Soal penerapan MDR pada ekosistem jalan tol, begini tanggapan Jasa marga


ILUSTRASI. Jasa Marga. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.

Reporter: Venny Suryanto | Editor: Handoyo .

DATABUDAYA.NET – JAKARTA. Bank penerbit uang elektronik berbasis kartu chip (chip based) kini bisa mendapatkan komisi atau fee dari merchant discount rate (MDR). 

Hal ini disahkan oleh Bank Indonesia (BI) melalui melalui Keputusan Deputi Gubernur BI Nomor 23/1/KEP.DpG/2021 tentang penetapan skema harga merchant discount rate (MDR) dalam pemrosesan transaksi uang elektronik chip based. 

Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk (JSMR) Subakti Syukur mengatakan penerapan skema harga untuk pembayaran tol dengan menggunakan ekosistem uang elektronik berbasis kartu chip tidak diwajibkan menggunakan MDR. 

Apalagi, sesuai peraturan Anggota Dewan Gubernur  Nomor 19/10/PDAG/2017 pasal 45 tentang Gerbang Pembayaran Nasional telah mengatur skema harga dalam penggunaan uang elektronik berupa sharing infrastruktur, MDR dan terminal usage fee (TUF). 

“Sehingga skema harga untuk ekosistem pembayaran tol dengan menggunakan elektronik Chipbased tidak diwajibkan menggunakan MDR,” jelasnya kepada DATABUDAYA.NET, Selasa (16/3). 

Selain itu, Subakti mengatakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) juga telah mengeluarkan biaya yang relatif besar terkait dengan kebijakan elektronifikasi. Diantaranya yakni untuk pengadaan perangkat lunak maupun keras untuk pembayaran tol menggunakan uang elektronik, integrasi sistem pembayaran uang elektronik dengan lane collector, serta biaya transformasi sumber daya manusia. 

Baca Juga: Uang elektronik akan dikenakan tarif MDR, ini usulan dari asosiasi jalan tol

“Untuk itu skema MDR tidak relevan kalau diterapkan pada ekosistem jalan tol saat ini,” ungkapnya. 

Subakti menambahkan, pihaknya belum dapat memenuhi kebijakan tersebut kecuali pemerintah atau BPJT mau memberikan kompensasi dengan memasukkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan seperti biaya operasional dan perawatan dalam perhitungan investasi dengan melakukan addendum Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). 

“Oleh karenanya para BUJT minta negosiasi di level sesama regulator, sehingga melalui Asosiasi Tol Indonesia (ATI) meminta ke BPJT yang menegosiasi,” ujarnya. 

Adapun ia mengatakan apabila memang BUJT harus membayar MDR, JSMR meminta agar pemerintah atau BPJT dapat memberikan kompensasi. Sebab menurutnya, MDR belum menjadi variabel biaya yang dipertimbangkan di dalam rencana bisnis jalan tol. Untuk itu, jika adanya penambahan biaya maka akan mengakibatkan perubahan tingkat kelayakan dari pengusaha jalan tol. 

Sementara itu, Deden Rochmawaty, GM Corporate Affairs PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) mengatakan bahwa pihaknya masih terus mengawal kebijakan tersebut melalui Asosiai Jalan Tol Indonesia. “Kami masih terus memfollow up kebijakan tersebut ke ATI terkait kelanjutannya,” tutupnya. 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di DATABUDAYA Store.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *